Persentase ber-KB Menggunakan Kontrasepsi di Sejumlah Provinsi di Indonesia Masih Rendah

 

Buletindewata.id, Foto : Kepala BKBN, Hasto Wardoyo dalam pertemuan penyelarasan program bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tahun 2024 di Kuta, Badung, Bali, Rabu (21/2).

Buletindewata.id, Badung - Mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) tahun 2019 – 2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar pertemuan penyelarasan program bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tahun 2024 di Kuta, Badung, Bali.

Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Republik Indonesia (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo dalam arahan menyampaikan, pentingnya inovasi dan strategi untuk dapat mencapai target pada RPJMN 2024, khususnya target di bidang Keluarga Berencana  dan Kesehatan Reproduksi. 

Menurutnya, saat ini presentasi ber-KB menggunakan kontrasepsi di sejumlah Provinsi di Indonesia masih rendah, yaitu baru mencapai 60,4 persen dari target sebesar 62 persen. Hal inilah yang menyebabkan angka stunting juga masih cukup tinggi. Melalui penyelarasan program KBKR diharapkan dapat tersusun rencana strategis operasional yang tajam dan efektif, berdasarkan hasil evaluasi dan kelemahan tahun 2023, dalam percepatan pencapaian indikator program di tahun 2024.

"Saya akan tekankan bahwa sekarang ini kita itu kan harus bicara kulaitas, kalau luantitas sudah sangat bagus. Ada beberapa provinsi yang masih kurang atau jumlah anaknya masih terlalu banyak, kontrasepsinya masih kurang. Persentase yang ber-KB yang menggunakan kontrasepsi beberapa provinsi masih kurang, tetapi secara umum sudah mendekati 60 persen, targetnya 62 persen, tapi sekarang angkanya sudah 60, 4 persen. Jadi mana - mana daerah lekukan yang tidak bisa mencapai 62 persen itu kan kelihatan dipotret aecara nasional," ujar Hasto wardoyo, Rabu (21/2) malam di Kuta.

Ditambahkan Hasto, Provinsi di Indonesia yang persentase ber-KB rendah yang menyebakan jumlah anak termasuk banyak yang identik dengan angka stinting naik meliputi, Provinsi Papua, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Angka stuntingnya tinggi di daerah - daerah yang KBnya rendah. Oleh karena itu KB ini juga sangat penting untuk mencegah stunting atau penurunan kualitas anak, begitu juga kesehatan reproduksi, " imbuhnya.

Disinggung terkait pencapaian penurunan angka stunting di Indonesia, Hasto Wardoyo menyebut target prevalensi stunting 14 persen secara nasional, hingga akhir tahun 2024.

Pertemuan penyelarasan program bidang KBKR di Kuta, Badung Bali, berlangsung mulai tanggal 20 - 23 Februari 2024. Pertemuan diikuti sebanyak 222 orang peserta, terdiri dari peserta BKKBN pusat, tim kerja KBKR, hingga perwakilan BKKBNprovinsi se-Indonesia. (bud)