Pemkab Badung Gencarkan Operasi Pasar LPG 3 Kg, Antisipasi Kelangkaan di Kawasan Wisata

Buletindewata.id, Badung - Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan energi rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DISKOPUKMP) Badung terus mengintensifkan pengawasan serta operasi pasar terhadap distribusi gas LPG 3 kilogram. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kelangkaan gas melon sebutan populer untuk LPG 3 kg yang belakangan ini dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah pariwisata seperti Kuta dan Kuta Selatan.

Pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Badung membawa dampak signifikan terhadap konsumsi energi, termasuk penggunaan LPG 3 kg. Berbagai jenis usaha kecil dan menengah seperti laundry, warung makan, dan usaha kuliner lainnya yang beroperasi di kawasan wisata cenderung menggunakan tabung gas bersubsidi tersebut. Hal ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di tengah masyarakat.

PLT. Kepala DISKOPUKMP Badung, Anak Agung Ngurah Raka Sukadana, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan merata. “Kami terus berkomunikasi dengan Pertamina agar distribusi bisa ditingkatkan, terutama di daerah yang mengalami kekurangan seperti Legian,” ujarnya.

Dari hasil pengawasan dan monitoring lapangan, ditemukan bahwa usaha laundry yang semakin menjamur di kawasan wisata menjadi salah satu penyumbang lonjakan penggunaan LPG 3 kg. Tabung gas bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, justru digunakan oleh pelaku usaha yang skalanya lebih besar.

“Indikasinya jelas, karena pariwisata berkembang pesat, maka usaha-usaha pendukung seperti laundry juga ikut tumbuh. Penggunaan tabung gas melon pun meningkat drastis. Ditambah lagi dengan urbanisasi yang mendorong pertumbuhan penduduk dan kebutuhan energi,” jelas Raka Sukadana.

Untuk mengatasi ketimpangan distribusi, DISKOPUKMP Badung mendorong Pertamina agar melakukan strategi extra dropping—penambahan pasokan LPG di daerah yang mengalami kelangkaan. Selain itu, dilakukan penyesuaian alokasi harian di setiap pangkalan agar kebutuhan tinggi di satu lokasi bisa diseimbangkan dengan pangkalan lain yang permintaannya lebih rendah.

Contohnya, di daerah Legian yang sebelumnya hanya menerima 50 tabung per hari, kini ditingkatkan menjadi 100 tabung. “Kami terus pantau dan atensi. Tim kami turun langsung ke desa-desa hampir setiap dua minggu untuk memastikan distribusi berjalan baik,” tambahnya.

DISKOPUKMP Badung juga rutin menggelar operasi pasar LPG 3 kg di berbagai titik rawan kelangkaan. Operasi ini tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan pasokan, tetapi juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi.

Masyarakat diimbau untuk tidak membeli LPG 3 kg di pengecer tidak resmi karena harga yang ditawarkan sering kali jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp18.000 per tabung. Membeli di pangkalan resmi menjamin ketersediaan stok dan harga yang sesuai ketentuan.

Kelangkaan LPG 3 kg tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial. Rumah tangga yang bergantung pada gas melon untuk memasak sehari-hari terpaksa mencari alternatif energi lain yang lebih mahal dan kurang efisien. Hal ini berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Di sisi lain, pelaku usaha mikro yang menggunakan LPG 3 kg juga mengalami kendala operasional. Tanpa pasokan gas yang stabil, produktivitas usaha bisa menurun, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan dan keberlangsungan usaha.

Untuk mencegah penyalahgunaan LPG 3 kg oleh pelaku usaha non-mikro, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta pengawasan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat terkait perlu memperkuat sistem pendataan konsumen LPG bersubsidi agar distribusi tepat sasaran.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan LPG bersubsidi dan non-subsidi harus terus digalakkan. Pelaku usaha menengah dan besar seharusnya menggunakan LPG non-subsidi seperti tabung 5,5 kg atau 12 kg yang memang diperuntukkan bagi sektor komersial.

Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan masyarakat, diharapkan distribusi LPG dapat berjalan lebih adil dan efisien.

“Kami tidak hanya melakukan operasi pasar, tetapi juga membangun sistem distribusi yang lebih responsif. Kami ingin memastikan bahwa gas melon benar-benar sampai ke tangan yang tepat,” tutup Raka Sukadana.(blt)