IWO Bali Gelar FGD Bahas Penutupan TPA Suwung "Siapa yang diuntungkan?"

Buletindewata.id, Denpasar - Persoalan pengelolaan sampah di Bali kembali menjadi sorotan publik setelah kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung resmi diberlakukan. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan infrastruktur pengganti, dampak sosial-ekonomi, serta pihak-pihak yang diuntungkan dari langkah strategis tersebut.  

Untuk membedah isu krusial ini secara kritis dan transparan, Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dibalik Penutupan TPA Suwung: Siapa yang Diuntungkan?”. Acara berlangsung di Kantor BKPSDM Kota Denpasar pada Sabtu (16/5), menghadirkan empat narasumber utama yak i I Made Dwi Arbani (Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali), I Nengah Muliarta (Akademisi Universitas Warmadewa), I Wayan Balik (Penggagas teba modern), dan I Nyoman Suyasa (Ketua Komisi III DPRD Bali).  

Dalam diskusi, I Nyoman Suyasa menekankan persoalan sampah bukan hanya terjadi di Bali, melainkan juga di kota-kota besar lain di Indonesia. Namun, sebagai destinasi wisata dunia, setiap kebijakan di Bali memiliki gaung internasional. Ia menyoroti pentingnya program nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang digagas pemerintah sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi darurat sampah. “Yang diuntungkan adalah masyarakat. Dengan ditutupnya TPA Suwung, pencemaran udara berkurang, risiko penyakit menurun, dan kualitas hidup warga sekitar meningkat,” ujarnya.  

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Arbani menyoroti tantangan panjang pengelolaan sampah di berbagai wilayah Bali. Ia mengingatkan bahwa sejak lama masyarakat menolak pembanguna TPA baru karena alasan lingkungan maupun pariwisata."Saya ingin flash back mundur, dulu kita punya TPA di Canggu Badung, penuh dan untuk pelebaran masyarakatnya tidak setuju karena kawasan wisata, Tabanan dua TPA juga penuh, lalu buat pelebaran ditolak, Temesi Gianyar penuh, Klungkung TPS besar tutup pengirimannya lalu ke TOSS, belum lagi TPA di Jungut Batu sama, Buleleng sama, semua sama. Kita membangun TPA masyarakat kurang setuju. Ini tantangan kita," tandasnya.

Sebagai langkah strategis, pemerintah kini mengandalkan program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy. Program ini memungkinkan sampah diolah menjadi energi listrik, dengan ketentuan bahwa daerah yang memiliki kapasitas sampah minimal 1.000 ton per hari dapat ikut serta. PLN akan membeli sekitar 20 persen dari energi yang dihasilkan, sehingga program ini tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi berupa pasokan energi terbarukan.  

Ia menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung merupakan langkah tepat karena kondisi sudah overload dan tidak layak sesuai regulasi. Ia menambahkan, “Yang diuntungkan adalah alam Bali. Penutupan ini akan mengurangi pencemaran, menyelamatkan ekosistem mangrove, serta membuka jalan bagi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan,” ungkapnya.

I Wayan Balik menekankan pentingnya sinergi masyarakat dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya. “Kita tidak bisa hanya menunggu pemerintah. Hal sekecil apapun yang bisa dilakukan, mari kita lakukan bersama demi Bali yang lebih bersih,” tegasnya.  

Melalui FGD ini, IWO Bali berharap dapat memetakan tantangan, mendorong transparansi kebijakan, serta memberikan perspektif baru mengenai siapa saja pihak yang terdampak maupun diuntungkan dari penutupan TPA Suwung. Diskusi ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. (blt)