Munas Perempuan Nasional 2024, Menteri PPPA Dorong Kebijakan Perempuan dan Anak di Daerah

 

Buletindewata.id, Badung - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) I  Gusti Ayu Bintang Darmawati meminta gubernur, bupati dan walikota, memiliki program dan kebijakan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya masing - masing. Hal ini disampaikan dalam kegiatan malam ramah tamah serangkaian Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024, yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, 19 hingga 20 April 2024.

Menurut Menteri PPP, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, pihaknya telah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Desa untuk pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). 

Salah satu kriteria model DRPPA adalah,  daerah yang dipimpin oleh perempuan. Kriteria tersebut dinilai untuk mendukung pemberdayaan perempuan, dan juga untuk melihat sejauh mana keberhasilan program jika perempuan diberikan kesempatan untuk memimpin. 

"Kalau kita bicara desa ramah perempuan dan peduli anak itu tidak harus bupati atau kepala desanya perempuan. karena ketika kami membuat model memang kita buat kalau tidak bupati, walikota perempuan, kepala desanya harus perempuan. kenapa demikian, istilahnya sekali mendayung beberapa pulau terlampaui. kami ingin melihat ketika perempuan menjadi pemimpin sejauh mana keberhasilannya," ujar Memteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di Balai Giri Nata Mandala, Jumat (19/4) malam.

Disampaikan pula, dalam rangka mewujudkan DRPPA, diperlukan kehadiran pemerintah daerah sampai dengan di tingkat bawah, termasuk peran media yangsangat penting untuk mendukung penyelesaian isu - isu perempuan dan anak di Indonesia.

"Kalau Menteri PPPA yang datang ke daerah, saya sebagai menteri minta bantuan kepada gubernur, bupati, walikota apa kebijakan, programnya terhadap perempuan dan anak di wilayahnya masing - masing. Ketika kita bicara isu perempuan dan anak, tidak akan bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah pusat saja, makanya kehadiran pemerintah daerah sampai dengan pemerintah diakar rumput itu, ada kepala desa, adanya tokoh agama, tokoh adat, itu menjadi penting, termasuk rekan - rekan media yang ada disini, akan menjadi sangat penting untuk mendukung menyelasikan isu - isu perempuan dan anak yang ada di seantero nusantra ini," ungkapnya.

Sementara, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang turut hadir dalam malam ramah tamah memastikan daerah yang dipimpinnya menjadi Kabupaten Pancasila, yang mampu menerapkan relevansi konsepsi rahmatan lil alamin dengan kesetaraan gender.

"Kami Kabupaten Badung sudah barang tentu memastikan menjadi Kabupaten Pancasila. Karena empat pilar kebangsaan itu merupakan acuan kami Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI dan Pancasila. Dan kami mengutamakan sekali kesetaraan gender, kami paham ibu bapal sekalian, pasti kita mengedepankan rahmatan lil alamin," tutur Giri Prasta.

Dalam kesempatan diskusi kegiatan malam ramah tamah Munas perempuan tahun 2024 dan peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA, I  Gusti Ayu Bintang Darmawati juga menyampaikan, saat ini dari sebanyak 138 desa yang dikembangkan sebagai model program DRPPA, kini sudah ada  hampir 1.967 DRPPA, yang dilakukan secara mandiri oleh pimpinan daerah. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, indonesia maju. (bud)