Fenomena Wisatawan yang Menginap di Akomodasi Ilegal, Tantangan Industri Perhotelan Bali

Buletindewata.id, Badung - Bali, sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia, selalu menjadi magnet bagi wisatawan, terutama saat musim liburan. Pulau ini menawarkan keindahan alam yang memukau, budaya yang kaya, serta berbagai sarana akomodasi yang beragam. Namun, di balik meningkatnya jumlah wisatawan, muncul kekhawatiran di sektor perhotelan mengenai adanya indikasi banyak wisatawan yang lebih memilih menginap di vila dan akomodasi yang diduga ilegal.

Meskipun kunjungan wisatawan ke Bali meningkat pesat, kenyataannya tidak semua hotel menikmati peningkatan okupansi yang sepadan. Di kawasan Badung Selatan, angka hunian hotel hanya berkisar antara 60 hingga 80 persen, bahkan sempat anjlok ke angka di bawah 30 persen pada beberapa periode. Hal ini cukup mengejutkan mengingat jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung berdasarkan data statistik tahun 2024 mencapai 6,3 juta orang, dengan target peningkatan menjadi 6,5 juta wisatawan pada tahun 2025.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Kabupaten Badung, Slamet Suranto, mengungkapkan bahwa meski arus kedatangan wisatawan tergolong tinggi, okupansi hotel justru mengalami penurunan. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah maraknya vila ilegal, yang tidak berkontribusi terhadap pemasukan daerah maupun kesejahteraan masyarakat setempat.

"Okupansi yang ada itu berkisar 60 hingga 80 persen. Kami sempat kaget ketika jumlah wisatawan yang masuk cukup banyak, ternyata okupansi justru turun. Ini disebabkan karena banyak wisatawan yang menginap di vila ilegal maupun vila legal. Namun, vila ilegal ini tidak memberikan manfaat apa-apa bagi pemerintah dan masyarakat. Itu yang menjadi masalah. Kami berharap pihak-pihak terkait bisa segera menemukan solusi," ujar Slamet Suranto.

Keberadaan vila ilegal menjadi perhatian utama bagi para pekerja dan pengusaha hotel. Tidak hanya merugikan industri perhotelan secara langsung, tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap tenaga kerja pariwisata serta operasional bisnis hotel, yang selama ini menjadi kontributor pajak bagi pendapatan daerah.

Pajak dari sektor perhotelan memainkan peran penting dalam pendapatan daerah Kabupaten Badung. Namun, dengan munculnya tren wisatawan yang memilih menginap di vila ilegal, pemasukan dari pajak akomodasi berkurang. Akibatnya, banyak hotel mengalami tekanan dalam mempertahankan operasional mereka, terutama dalam hal membayar gaji karyawan, biaya perawatan fasilitas, serta biaya pajak lainnya.

Selain itu, lesunya hunian hotel berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam industri pariwisata. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat mengarah pada pengurangan jumlah tenaga kerja hotel, yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada industri ini.

Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat, industri akomodasi di Bali perlu segera beradaptasi dengan tantangan yang ada. Keseriusan dalam menangani permasalahan vila ilegal serta optimalisasi sektor perhotelan akan memastikan pertumbuhan pariwisata yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Diharapkan, sinergi antara pemerintah, pengusaha hotel, dan wisatawan sendiri dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih menguntungkan bagi semua pihak. Sehingga, Bali tetap menjadi destinasi impian dengan industri pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. (blt)