Banjir Mengintai Bali, Kemendagri Dorong Inovasi Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa

 

Buletindewata.id, Badung - Banjir bandang yang melanda Bali baru-baru ini bukan semata disebabkan oleh curah hujan ekstrem. Faktor lain yang memperparah situasi adalah penumpukan sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik, yang menyumbat aliran sungai dan saluran drainase. Wilayah seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar menjadi contoh nyata bagaimana limbah yang tidak tertangani dapat memicu luapan air ke permukiman warga.

Akibatnya, rumah-rumah terendam, perabotan hanyut, infrastruktur rusak, dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Kerugian material pun terus dihitung, sementara trauma sosial dan dampak kesehatan mengintai masyarakat terdampak.

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad Pidana Bolombo, menegaskan pentingnya inovasi daerah dalam pengelolaan sampah sebagai langkah strategis mencegah bencana ekologis yang makin sering terjadi.

La Ode Ahmad Pidana Bolombo, mendorong pemerintah daerah dan desa untuk menciptakan terobosan dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, sampah tidak seharusnya menjadi momok, melainkan sumber daya yang bisa diolah menjadi energi, pupuk, atau bahan baku pertanian.

“Kita harus menciptakan kreativitas dan inovasi di setiap desa. Sampah bisa diolah menjadi energi, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Sampah bukan musuh, tapi potensi. Yang penting, pengelolaannya harus dimulai dari desa,” tegas La Ode.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali menunjukkan bahwa pulau ini menghasilkan lebih dari 1.500 ton sampah setiap harinya. Sayangnya, sebagian besar belum dikelola secara berkelanjutan. Hanya sebagian kecil yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya menumpuk di TPA atau mencemari lingkungan.

Kemendagri mendorong agar desa tidak bekerja sendiri. Kolaborasi antar desa, dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, serta sinergi dengan sektor swasta dan LSM sangat penting. Dengan membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, Bali bisa keluar dari krisis sampah dan banjir yang mengancam.

Pemerintah daerah juga diharapkan menyediakan infrastruktur dasar seperti TPS 3R, fasilitas daur ulang, dan sistem transportasi sampah yang efisien. Tanpa dukungan struktural, inovasi desa akan sulit berkembang.(blt)