Industri Galangan Kapal Bali, Sinergi Negara, Maritim, dan Blue Economy

Buletindewata.id, Badung - Industri galangan kapal di Pulau Dewata kini memasuki babak baru. Dukungan nyata dari negara melalui sinergi antara DPD RI Provinsi Bali, TNI AL Lanal Denpasar, dan Asosiasi Galangan Samudra Indonesia (AGSI) menjadi tonggak penting dalam penguatan sektor maritim nasional. Momentum bersejarah ini terjadi pada Rabu, 1 Juli 2026 di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali.

Kolaborasi strategis ini menegaskan bahwa galangan kapal bukan sekadar urusan bisnis, melainkan bagian dari agenda besar negara dalam membangun ekonomi biru (blue economy) yang berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak memperlihatkan bahwa Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai pusat industri maritim yang potensial.

Ketua Umum AGSI periode 2026–2031, Alif Fian Nurcahyamto, menegaskan bahwa sejak berdiri sekitar tahun 1987, galangan kapal Tanjung Benoa telah menjadi denyut nadi ekonomi lokal. Menurutnya, keberadaan galangan kapal harus berjalan seiring dengan pariwisata bahari, pelestarian lingkungan, dan budaya lokal Bali.

“Tanjung Benoa adalah satu ekosistem kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari pariwisata dan usaha water sport. Bicara dok pasti bicara galangan. Sinergitas ini harus menjaga ekonomi, kelestarian, dan budaya. Bersama Angkatan Laut kita ingin merubah kawasan industri menjadi blue economy,” ujar Alif.

AGSI tidak hanya berfokus pada pembangunan galangan kapal semata. Asosiasi ini juga mendorong penataan kawasan maritim secara menyeluruh, mulai dari tata ruang pesisir hingga aspek lingkungan hidup. Dengan demikian, industri galangan kapal di Bali diharapkan mampu tumbuh beriringan dengan pariwisata bahari yang menjadi ikon Pulau Dewata.

Anggota DPD RI asal Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, menilai bahwa industri galangan kapal di Tanjung Benoa merupakan aset strategis yang harus dijaga bersama.

“Galangan kapal, siapa yang menyangka bahwa di Provinsi Bali ada sebuah industri strategis. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tentang Komando Cadangan, Bali bisa menjadi pusat blue economy Indonesia,” tegasnya.

Wedakarna menekankan bahwa sektor ini dapat menjadi identitas baru Bali selain pariwisata. Dengan adanya industri galangan kapal, Bali tidak hanya dikenal sebagai pulau wisata, tetapi juga sebagai pulau industri kapal. Hal ini memperkuat posisi Bali sebagai pusat maritim nasional.

 “Saya surprise bahwa ada tokoh-tokoh yang sangat expert dalam pembuatan kapal, perawatan, maintenance, semuanya di Bali. Tempatnya strategis di Tanjung Benoa. Kami ingin mengamankan industri ini agar tetap menjadi kebanggaan Bali. Citra Bali tidak hanya sebagai pulau pariwisata, tapi juga sebagai pulau industri kapal,” pungkasnya.

Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut (P) Cokorda Gede Parta Pemayun, menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung pengembangan industri maritim. Menurutnya, keberadaan galangan kapal akan memperkuat ketahanan maritim sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Bali.

“Galangan kapal ini kami harapkan bisa membuat masyarakat yang dinaungi organisasi ini lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera, dan bermanfaat untuk bangsa dan negara serta masyarakat sekitar,” ujarnya.

Dukungan TNI AL menjadi bukti bahwa industri galangan kapal memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Selain itu, keberadaan galangan kapal juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan memperkuat daya saing Bali di sektor maritim.

Dengan terbentuknya AGSI, Tanjung Benoa diharapkan tidak hanya dikenal sebagai pusat pariwisata bahari Bali, tetapi juga berkembang menjadi kawasan industri maritim nasional berbasis blue economy. Konsep blue economy menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, menjaga ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Bali sebagai ikon maritim Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Industri galangan kapal di Bali memiliki potensi besar untuk mendukung pariwisata bahari. Setiap tahun, kebutuhan kapal di Bali terus meningkat, mulai dari kapal kecil, kapal besar, hingga fast boat yang digunakan untuk menghubungkan destinasi wisata antar-pulau.

“Kebutuhan kapal di Bali setiap tahun selalu meningkat. Saya sudah melihat langsung produksinya, dan saya salut. Ini mendapat dukungan penuh dari DPD RI,” kata Wedakarna.

Dengan adanya galangan kapal, Bali tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan kapal lokal, tetapi juga berpeluang menjadi pusat produksi kapal untuk pasar nasional maupun internasional. Hal ini akan memperkuat posisi Bali sebagai pusat ekonomi maritim sekaligus mendukung pariwisata bahari yang berkelanjutan.

Keberadaan galangan kapal di Bali tidak bisa dilepaskan dari budaya dan lingkungan lokal. AGSI menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dengan pelestarian budaya dan lingkungan.

Alif Fian Nurcahyamto menegaskan bahwa pembangunan galangan kapal harus sejalan dengan nilai-nilai budaya Bali yang menjunjung tinggi harmoni dengan alam. Dengan demikian, industri galangan kapal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga identitas budaya Bali.

Dengan konsep blue economy, Bali diharapkan mampu menjadi ikon maritim Indonesia, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat industri kapal.

“Sinergi ini adalah fondasi kuat untuk menjadikan Bali bukan hanya pulau pariwisata, tetapi juga pulau industri maritim yang berkelanjutan,” tegas Alif..(blt)