Krisis BBM di Bali Ganggu Kerja Jurnalis, IWO Bali Desak Pertamina Transparan

BuletinDewata.id, Denpasar - Bayang-bayang krisis energi kini nyata menghantui Pulau Dewata. Fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai wilayah Bali tidak lagi sekadar isu teknis distribusi, melainkan telah melumpuhkan denyut nadi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak domino dari minimnya pasokan BBM ini berimbas luas, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi harian, matinya mobilitas para pekerja lapangan, hingga terancamnya efisiensi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung Bali.

Pemandangan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Denpasar dan sekitarnya berubah menjadi deretan antrean panjang yang mencekam. Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat tampak mengular mulai dari ratusan meter hingga menembus angka lebih dari dua kilometer di beberapa titik strategis.

Situasi darurat pasokan BBM ini kian memprihatinkan karena tidak hanya menyasar jenis BBM bersubsidi seperti Pertalite, namun juga BBM non-subsidi kelas premium seperti Pertamax hingga Pertamax Turbo.

Ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan di lapangan dirasakan langsung oleh Ayu Afria UE, seorang jurnalis aktif dari media IDN Times yang bertugas di Bali. Pada Selasa (13/10/2026), Ayu terpaksa harus mengambil keputusan pahit untuk membatalkan seluruh agenda peliputan lapangannya akibat kehabisan bahan bakar dan frustrasi setelah berjam-jam mengandalkan usahanya mengelilingi kota.

Perjuangan Ayu berburu BBM sudah dimulai sejak Senin malam sebelumnya. Pagi harinya, situasi bukannya membaik, justru semakin memburuk. Meskipun ia bersedia membayar lebih dengan menggunakan produk non-subsidi, ketersediaan BBM di tangki-tangki SPBU seolah lenyap tanpa jejak.

"Saya sampai berpindah-pindah ke empat pom bensin berbeda dan semuanya kosong melompong. Padahal saya sama sekali tidak mencari Pertalite, saya menggunakan Pertamax atau Pertamax Turbo," ungkap Ayu menceritakan pengalamannya.

Ayu menambahkan, berdasarkan pantauan langsung di sejumlah lokasi vital, antrean kendaraan masyarakat telah mencapai skala yang tidak wajar. Di beberapa lokasi umum, ekor antrean membentang sepanjang 800 meter. Bahkan, di kawasan padat lalu lintas seperti Jalan Imam Bonjol, lautan kendaraan yang mengantre diperkirakan mencapai panjang lebih dari dua kilometer.

Tidak hanya persoalan antrean panjang, ketidakpastian informasi dan mekanisme pelayanan di SPBU juga makin memicu kekecewaan warga. Ayu membagikan pengalamannya saat mencoba keberuntungan di SPBU kawasan Teuku Umar Barat.

Ketika ia sedang berada dalam antrean yang begitu panjang, mendadak petugas SPBU menutup jalur layanan dengan alasan stok Pertamax telah habis total. Namun, sebuah pemandangan kontradiktif terjadi tak lama kemudian. Setelah Ayu meninggalkan lokasi selama hampir dua jam, SPBU tersebut dilaporkan kembali membuka layanan pengisian BBM secara tiba-tiba.

Setelah terus berkelana menelusuri jalur-jalur utama seperti area Sunset Road hingga kawasan sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Ayu akhirnya baru bisa mengisi tangki kendaraannya di SPBU dekat McDonald’s Pura Demak.

Namun, waktu yang terbuang sia-sia di jalanan hanya untuk mencari seliter BBM berimbas fatal pada tugas profesionalnya. Ayu terpaksa melewatkan agenda jurnalistik penting, yaitu pembukaan liputan acara internasional Pekan Iklim yang diselenggarakan di Prama Sanur.

Krisis BBM di Bali juga melumpuhkan opsi transportasi publik dan alternatif. Bagi masyarakat yang berniat mengistirahatkan kendaraan pribadinya untuk beralih ke transportasi umum atau berbasis aplikasi, kenyataan di lapangan tidak kalah pahit.

Pengguna aplikasi transportasi daring (ride-hailing) mengeluhkan sangat sulitnya mendapatkan pengemudi (driver). Sebagian besar driver memilih mematikan aplikasi karena tak memiliki cukup bahan bakar untuk beroperasi atau enggan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengantre di SPBU.

Moda transportasi ramah lingkungan seperti taksi listrik yang diharapkan menjadi solusi di tengah krisis BBM, justru mengalami overload alias kewalahan parah. Permintaan yang melonjak drastis tanpa diimbangi jumlah armada yang memadai membuat layanan ini sulit diakses oleh masyarakat umum.

Karena akses mobilitas lumpuh total, Ayu akhirnya memutuskan untuk melaporkan kendala teknis ini kepada redaksi kantornya dan terpaksa memantau perkembangan berita hanya dari kediamannya.

"Permintaan saya sebenarnya sangat simpel: jangan persulit masyarakat untuk sekadar beraktivitas dan bergerak. Bagaimanapun juga, roda perekonomian masyarakat itu berputar dari hal-hal yang terkesan sepele seperti kemudahan mendapatkan BBM ini," tegas Ayu dengan nada kecewa.

Ayu juga menyoroti bahaya terselubung dari minimnya transparansi informasi dari pihak berwenang. Menurut pengamatannya, tanda-tanda kelangkaan BBM sebenarnya sudah mulai terasa sejak beberapa bulan terakhir secara bertahap. Ketika pemerintah dan pihak penyedia energi gagal memberikan penjelasan transparan, masyarakat yang panik secara alami akan melakukan tindakan panic buying, yang pada akhirnya membuat stok BBM makin langka di pasaran.

Menanggapi fenomena yang kian mengkhawatirkan ini, Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Bali turut angkat bicara dan mengecam keras lambatnya penanganan krisis energi di wilayah Bali. Ketua PW IWO Bali, Tri Widiyanti (yang akrab sapa Widy), mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera mengambil langkah konkret dan tidak mengabaikan jeritan masyarakat.

Widy menegaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah komoditas vital dan hak dasar publik yang berdampak langsung pada mobilitas warga, denyut nadi usaha mikro, hingga citra pariwisata Bali di mata dunia.

3 Tuntutan Utama PW IWO Bali Kepada Pertamina

"Pertamina harus segera bertindak cepat dan nyata. Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan mengantre berjam-jam secara tidak wajar, padahal mereka membutuhkan BBM untuk bekerja, mencari nafkah harian, menjalankan usaha, dan melayani para wisatawan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis distribusi rutin, melainkan menyangkut kepastian pelayanan publik dan hajat hidup orang banyak," tegas Widy dengan lugas.

Widy juga mempertanyakan adanya jurang pemisah yang amat lebar antara klaim resmi pejabat yang menyatakan bahwa "Stok BBM Aman dan Tersedia", dengan kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat di lapangan setiap hari.

Secara eksplisit, Widy menyuarakan tiga pertanyaan besar yang mewakili kegelisahan seluruh warga Bali saat ini:

Di mana Letak Sumbatan Distribusi? Jika Pertamina mengklaim stok BBM di depo pusat dalam kondisi aman, di titik mana hambatan jalur distribusi itu terjadi hingga SPBU sering kali kehabisan stok?

Berapa Kebutuhan Riil Masyarakat Bali? Apakah kuota pengiriman saat ini sudah tidak lagi mampu mengejar lonjakan aktivitas perekonomian dan kunjungan wisatawan di Bali pasca-pandemi?

Kapan Pasokan Kembali Normal? Masyarakat membutuhkan tenggat waktu dan target pemulihan yang pasti, bukan sekadar imbauan untuk bersabar.

Selain masalah pasokan yang tersendat, kepanikan publik di Bali makin diperparah oleh beredarnya rumor mengenai rencana penghapusan BBM jenis Pertalite secara diam-diam. Kurangnya komunikasi publik yang efektif dari pihak pemangku kebijakan dinilai menjadi pemantik utama meluasnya spekulasi liar di tengah masyarakat.

Widy yang juga merupakan jurnalis aktif di metrobali.co.id meminta Pertamina memberikan penjelasan resmi, jujur, dan terbuka mengenai kebenaran isu penghapusan Pertalite ini. Menurutnya, ketidakpastian informasi di saat warga sedang kesulitan mencari BBM hanya akan memperbesar keresahan publik dan memicu kekacauan sosial.

Ancaman Bagi Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Daerah

Pulau Bali sangat bergantung pada kelancaran rantai pasok pariwisata. Jika mobilitas kendaraan pengangkut bahan pangan, kendaraan operasional hotel, agen tur pariwisata, hingga moda transportasi umum terganggu, reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia bertaraf internasional taruhannya.

Oleh karena itu, PW IWO Bali mendesak langkah percepatan meliputi Pertamina diimbau segera mengirimkan armada armada mobil tangki tambahan (extra dropping) ke SPBU-SPBU yang mengalami antrean paling parah.

Pengawasan Ketat Pemerintah Daerah. Pemprov Bali, Kepolisian, dan instansi terkait harus turun tangan mengawasi alur distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Pemerintah dan Pertamina wajib memberikan kepastian kalender pemulihan pasokan energi, sehingga para pelaku usaha dapat membuat perencanaan operasional dengan baik.

"Jangan tunggu sampai antrean kendaraan melumpuhkan total kota, aktivitas ekonomi warga mati suri, atau masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Kami mendesak Pertamina dan pihak terkait segera melakukan tindakan nyata sekarang juga," pungkas Widy.

Krisis kelangkaan BBM yang melanda Bali saat ini telah menjadi ujian berat bagi manajemen pelayanan publik dan pengelolaan energi nasional. Ketika jurnalis terhambat menyampaikan informasi, pengemudi transportasi umum kehilangan pendapatan, dan warga mengorbankan jam kerja produktif mereka hanya demi mengantre BBM, maka solusi darurat harus segera direalisasikan.

Masyarakat Bali kini menantikan langkah konkrit dan keberanian transparansi dari PT Pertamina serta Pemerintah Daerah. Pemulihan pasokan BBM secara merata bukan lagi sekadar pilihan, melainkan prioritas mendesak demi menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan nama baik pariwisata Bali di mata internasional.(blt/iwo)